Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MATARAM– Persoalan perempuan dan anak menjadi salah satu isu sentral nasional dan tingkat global. Beragam even, regulasi serta perjanjian terkait perempuan dan anak terus diinisiasi. Kemarin, Menteri Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Linda Gumelar menggelar rapat koordinasi (rakor) terbatas bersama Gubernur NTB, forum koordinasi pimpinan daaerah, DPRD NTB, SKPD terkait serta sejumlah organisasi perempuan NTB di Pendopo Gubernur setempat. ”Perlu upaya sinergis semua pihak dalam hal PP dan PA ini,” kata Linda saat memberikan pemaparan.
Menurutnya, sejumlah regulasi telah diterbitkan terkait PP dan PA ini. Salah satunya Kepmendagri 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Isinya terkait penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender harus dilakukan dalam jaringan kerja sama antara Bappeda, SKPD, dan pusat studi wanita/pusat studi gender setempat. ”Melalui pertemuan ini bisa memperkuat komitmen para pembuat dan pelaksana kebijakan,” terangnya.
Linda berharap, para pemangku kebijakan di NTB meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan strategis pengarusutamaan gender melalui penerapan, perencanaan, dan penganggaran yang responsif gender. Masih dalam rakor ini, Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi memberikan pemaparan mengenai kondisi NTB terkait perempuan dan anak. Seperti angka buta huruf dan angka putus sekolah di NTB masih jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Begitu juga dengan kesempatan perempuan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun peluang dan kesempatan perempuan mendapatkan pelatihan dan pengembangan SDM. ”Di bidang kesehatan, angka kematian bayi masih tinggi, mencapai 72 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan nasional 34 per 1.000 kelahiran hidup,” terang gubernur.
Begitu juga di bidang ekonomi, ditemukan masih ada diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan. Upah tenaga kerja perempuan, umumnya lebih rendah 30 persen dibandingkan laki-laki. Bidang hukum juga tidak lebih baik, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (lihat grafis, Red). Peran dan posisi perempuan sebagai pengambil keputusan masih rendah. Jika diukur dari jumlah pejabat yang tercatat sebagai pejabat eselon, hanya 239 orang atau hanya 22,5 persen dari jumlah pejabat yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota di NTB. ”Partisipasi pria sebagai peserta KB hanya 0,43 persen. Selebihnya, sasaran KB 99 persen perempuan, alat kontrasepsi diciptakan untuk perempuan, termasuk dalam hal reproduksi,” tandasnya.
Ditegaskan, Pemprov NTB juga komit dalam upaya pengarusutamaan gender melalui program-program yang menyentuh 12 isu gender, seperti pendidikan, kesehatan, politik, lingkungan, keluarga berencana dan lainnya. ”Sejumlah program konkret yang telah disiapkan seperti koperasi perempuan kepala keluarga bagi mantan TKW. Mantan korban KDRT dan mantan korban trafficking. Pendampingan terhadap buruh migran, life skill bagi calon TKI dengan kualifikasi PRT,” pungkasnya.(mni)
Bappeda Kab. Lombok Barat 