Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menuju Good Governance


Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dan melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, serta mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern sebagaimana termaktub di dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam sambutannya, Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Maryono mengatakan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan langkah nyata  membentuk built in control artinya pengawasan by system.

Lebih lanjut, Maryono mengatakan, siapapun pemegang amanah birokrasi pemerintahan, maka dengan sendirinya sistem yang akan melakukan pengawasan guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dalam arti sempit dan mencapai visi, misi dan tujuan bernegara dalam arti seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Ketika internal control system yang dijabarkan dalam SPIP bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan, maka setiap insan birokrasi pemerintah suka tidak suka akan bekerja “under control”. Selanjutnya, apabila kondisi ini dipertahankan maka terciptalah internal control culture, artinya sistem pengendalian intern menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintahan di Indonesia, sehingga perlu diadakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dari tanggal 13 s/d 17 Juni 2011 di Pusdiklatwas BPKP, Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi Borgor, yang diikuti sebanyak 54 pegawai negeri sipil dari perwakilan kementerian/Lembaga yang diundang.

Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari menyampaikan,  Sistem pengendalian intern merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mencapai tujuan dari organisasi, yang berarti mencakup perencanaan organisasi dan seluruh metode organisasi dan ukuran yang ditetapkan oleh suatu organisasi dalam rangka melindungi aset, memeriksa akurasi dan keandalan pencatatan yang dilakukan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta mendorong dipatuhinya kebijakan pengelolaan kegiatan yang ditetapkan.

“Fungsi pengawasan internal terkait dengan adanya penyimpangan yang terjadi di Kementerian/Lembaga sehingga perlu adanya pengawasan pemerintah untuk merubah pola pikir birokrasi Kementerian/Lembaga untuk berpikir bagi kepentingan bangsa”, ujar Iman Bastari. Selanjutnya pada sesi pelatihan, Estherlina Pasaribu, menjelaskan tentang The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), yang terdiri dari 5 (lima) komponen sistem pengendalian intern, yaitu : 1) lingkungan pengendalian (control environment); 2) penilaian risiko (risk assessment); 3) aktivitas pengendalian (control activites); 4) informasi dan komunikasi (information and communication); dan 5) pemantauan pengendalian internal (monitoring).

Tentang admin

website atau blog Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Pos ini dipublikasikan di Berita Umum, Pemerintahan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s