Harga BBM Tidak Jadi Naik


JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak panik dan membeli berlebihan. “Tidak akan ada kenaikan BBM, jadi masyarakat nggak perlu panik,” ujar Darwin singkat saat ditemui di kantornya, kemarin.

Dia mengingatkan agar masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Sebab jika hal itu dilakukan maka akibatnya akan mengurangi pasokan BBM di wilayah tertentu saja. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk selalu menyediakan BBM dalam jumlah yang cukup di masyarakat. Dalam situasi gejolak harga minyak yang seperti ini, lanjutnya, semua pihak harus mengupayakan agar konsumsi BBM tetap wajar dan tidak berlebihan. “Kita harus berusaha agar tidak ada pemakaian berlebih di sini, harus mencapai target kuota,” tandasnya.

Darwin menegaskan bahwa harga minyak Indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price) masih terkendali meskipun harga minyak dunia terus meroket. Sekarang ini rata-rata ICP setahun masih USD 86,4 per barel. Menurutnya, ada hal-hal positif yang bisa mengatasi peningkatan defisit. “Sekarang ini cadangan devisa kita sudah naik ditambah juga dengan nilai kurs kita menguat,” terangnya.

Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan mengatakan, stok BBM bersubsidi masih tetap aman (lihat grafis). Oleh karena itu, dia menegaskan tidak akan ada penambahan stok BBM lagi. “Kan sudah dikatakan, bahwa kalau premium habis maka bisa dialihkan ke pertamax. Tapi perlu diingat, kebutuhan normal harus diutamakan. Kami juga akan selalu melakukan pengawasan dan meningkatkannya,” tegasnya.

VP Corporate Communication Pertamina, Mochamad Harun mengimbau masyarakat tidak perlu panik menanggapi rencana kenaikan harga premium. Mengenai terjadinya kelangkaan premium di Riau, Harun berdalih hal itu lebih dikarenakan faktor teknis. “Kami berharap masyarakat tidak perlu membeli dengan panik (panic buying). Belilah seperlunya, mengingat stok BBM normal,” ujarnya.

Harun menceritakan, kelangkaan premium di Riau disebabkan adanya keterlambatan pasokan dari Kilang Dumai. Alasannya, karena ada unsur yang tidak terpenuhi dalam produk premium yang dihasilkan sehinga produk tersebut dianggap tidak lulus quality control. “Antrean yang terjadi merupakan efek dari kejadian gangguan pada pekan lalu,” ungkapnya.

Pihaknya mengakui bahwa pasokan ke Riau sempat terganggu karena premium yang dihasilkan Kilang Dumai tidak layak disalurkan. Dikhawatirkan akan merugikan penggunanya. “Sebagai gantinya, pasokan akan dipenuhi dari depot lainnya yang saat ini sedang berlangsung sehingga seberapapun BBM yang kami salurkan ke SPBU akan cepat habis. Tapi sekarang Kilang Dumai sudah normal,” tegasnya.

Anggota Badan Anggaran DPR RI, M Rohamurmuzy mengatakan tiga opsi yang dikaji pemerintah untuk merespons kenaikan harga minyak dunia juga mengandung kelemahan. Sebagai contoh opsi menaikkan harga premium sebesar Rp 500 per liter, dengan cash back untuk angkutan umum. “Tidak menutup kemungkinan angkot dimodali pengusaha nakal untuk membeli premium dalam jumlah berlebihan, kemudian dijual di pasar gelap,” tukasnya.
Sementara opsi mengalihkan ke pertamax (tanpa subsidi), masuk akal secara teknis, tapi tidak bisa diterima secara psikis oleh pengguna kendaraan pribadi. “Misalnya, kenapa BMW tahun 1990 atau mercy tiger tahun 1980 yang dulu nggak masalah pake premium, sekarang harus berubah ke pertamax? Lalu Pertamina juga akan head to head dengan SPBU asing, yang menjual BBM dengan harga lebih kompetitif,” lanjutnya. Terkait opsi ketiga yaitu penjatahan, menurut Romy, adalah yang paling masuk akal, namun hanya berlaku untuk angkutan umum, angkutan transportasi, motor, dan kendaraan pribadi tahun tertentu. “Namun istilahnya harus diganti karena bisa missleading. Bukan penjatahan tetapi istilah yang lebih tepat adalah subsidi terbatas,” kata dia.

Pada opsi ini, kebijakannya harus kombinasi, yaitu, pertama, pemerintah membuat kebijakan satu harga baik premium maupun pertamax. Kedua, penerima subsidi memegang kartu prabayar yang mengandung nilai subsidi. “Nilai subsidi ini merupakan nominal seperti yang ditetapkan berdasar hasil perundingan dengan perwakilan dari tiap kelompok angkutan,” jelasnya.(wir)

Tentang admin

website atau blog Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Pos ini dipublikasikan di Berita Umum, Ekonomi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s